Wakil Bupati Hilir Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, S.Sos, M.AP, mendatangi Rapat Pleno DPRD Kabupaten HSS yang diadakandalam rencanapengutaraanpanorama umum fraksi-fraksi DPRD atas PerancanganKetentuanWilayah (Ranperda) mengenaiperalihanKetentuanWilayah Kabupaten HSS Nomor 6 Tahun 2020 berkenaanPembangunanFormasiPirantiWilayah, Rabu (06/08/2025).
Aktivitas yang berjalan di Ruangan Rapat Pleno DPRD itudipegangsecara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS, H. Akhmad Fahmi, SE, dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS, H. Husnan, S.Ag, dandidatangi anggota DPRD Kabupaten HSS dari semua fraksi, danbeberapa Kepala PirantiWilayahcakupanPemerintahan Kabupaten HSS.
Dalam peluangitu, masing-masing fraksi DPRD, yaitu Fraksi PKS, NasDem, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, dan PPP Gelora, secara berganti-gantiansampaikan pandangan biasanya. Semua fraksi mengatakanterimadanmenyepakati Ranperda peralihan Perda Nomor 6 Tahun 2020 dengan sejumlah catatan dansaranbernilaiuntukpembaruanperaturanberkaitanformasipirantiwilayah di Kabupaten HSS.
Dalam peluangitudilakukansecara langsung Jawaban Eksekutif Atas Panorama Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Pengutaraan Ranperda PeralihanMengenaiPembangunanFormasiPirantiWilayah, yang dikatakan oleh Wakil Bupati HSS, H. Suriani, S.Sos, M.AP, menghargai atas semuasaran yang dikatakan DPRD. Beliau memperjelas, pandangan fraksi bisa menjadi bahan penting padapembaruanperaturanitu.
“Peralihan Ranperda ini tidakterlepas daripemikiranfaktor keuangan, jumlah warga, dan beban pekerjaanmasalahpemerintah. Semuasaran dari fraksi DPRD akan kami tindaklanjuti,” katanya.
Berkaitan pandangan Fraksi PKS, pemerintahansetujujikaperalihan Ranperda didasarikeperluanrekonsilasi kelembagaan sama sesuaikekuatanwilayah.
Menyikapi Fraksi NasDem, Wabup HSS mengatakanpenilaian kelembagaan lewatpenskalaanmasalahpemerintahbisa menjadi dasar pembangunanpirantiwilayah, dengan susunan organisasi yang diisi ASN sama sesuaianalitiskedudukandan beban kerja.
Dalam pada itu, ke Fraksi Golkar, pemerintahanmenyongsong baik supportpadapengokohan kelembagaan dan efisiensi organisasi, danmenulissemuaanjuran yang diberi.
Menyikapisaran Fraksi PKB berkenaantambahan kepala sektordalam beberapa dinas dankenaikan tipologi Sekretariat DPRD, pemerintahanmenerangkanjikasusunan organisasi ditetapkanberdasar hasil penskalaanmasalahpemerintahdanefektifitas kerja. Hasil penskalaan tahun 2025 memperlihatkan tipologi Sekretariat DPRD bertambah dari type C menjaditype B.
Untuk Fraksi PDI Perjuangan, pemerintahanmemperjelaspembangunanpirantiwilayahmerujukpadaazasmasalahpemerintah, kekuatanwilayah, dan efisiensi organisasi. Penilaian kelembagaan terusdilaksanakanuntukkenaikanservispublicdan tata uruspemerintahyang bagus.
Menyikapi Fraksi Gerindra, Wabup Suriani sampaikanjikaperalihan ini diharaptingkatkanperformapirantiwilayah, perkuatperanantehnis, danpercepatperolehan visi-misi kepala wilayah. Pemerintahanpastikanrekonsilasipekerjaan ASN terimbasakandilaksanakansama sesuaikeperluan organisasi danpeningkatanprofesi.
Danpada pandangan Fraksi PPP Gelora, pemerintahansearahjikaperalihan Ranperda ini akantingkatkankemampuandanperformapirantiwilayahsupayasanggup menjawab rintangan pembangunan terbaru.
Diakhir rapat, Wabup Suriani memperjelasloyalitaspemdauntuk bersinergi bersama DPRD dalam pembaruan Ranperda ini. “Dengan supportseluruh pihak, Ranperda ini diharapselekasnyaditetapkanhinggabisaperkuatasas hukumpengaturanpirantiwilayah, tingkatkanservispublic, danbawafaedahuntukwarga HSS,” ujarnya.
Dengan diterimanya Ranperda ini, diharapbisaperkuatkolaborasidi antara eksekutif dan legislatif dalam merealisasikanpemerintah yang responsivedansanggup menjawab rintangan dinamika pembangunan wilayah.