Kantor Daerah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melakukan Rapat Harmonisasi PerancanganKetentuanWilayah (Ranperda) Kabupaten Hilir Sungai Selatan (HSS) yang mengulas dua jadwalvital, yakniPeralihan atas KetentuanWilayah Nomor 6 Tahun 2020 mengenaiPembangunandanFormasiPirantiWilayah, danTambahanPelibatan Modal PemerintahanWilayahke Perseroan Terbatas Bank EkonomiMasyarakatHilir Sungai Selatan (Perseroda). Rapat berjalanpada Senin (11/8/2025) di Balai Tatap muka Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.
Rapat ini didatangi oleh barisanPemerintahan Kabupaten HSS, diantaranyaPendampingPemerintahdan Kesejahteraan Masyarakat, Zulkipli danPendamping Administrasi Umum, Efran. Kepala BKPSDM, Kamidi dan Inspektur Wilayah, Kepala PirantiWilayahberkaitan, dan pimpinan PT BPR Hilir Sungai Selatan (Perseroda), danbarisan Sekretariat DPRD Kabupaten HSS.
Ranperda PeralihanFormasiPirantiWilayahdiaturuntuksesuaikan nomenklatur, menyatukansejumlahmasalah, danmemutuskantypepirantiwilayahsama sesuaiketetapanketentuan perundang-undangan. Dan Ranperda TambahanPelibatan Modal mempunyai tujuanperkuatpendanaan PT BPR Hilir Sungai Selatan, memberikan dukunganpengembanganservicecredit, dantingkatkanPenghasilan Asli Wilayahlewattambahan modal sejumlah Rp6,89 miliar dengan bertahap.
recommended by
provokepulse.com
:Pendingin Udara tanpa Unit Luar (ClickuntukMenyaksikan harga)
Mencarisaat ini
Baca : Bupati HSU: Pergerakan Pramuka BerperananVital Menjawab RintanganJaman
Kepala Kantor Daerah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem yang ikutditemani oleh Kepala SeksiKetentuan Perundang-undangan danPembimbingan Hukum, Anton Edward Wardhana memperjelaskeutamaankomunitasdi pertemuan harmonisasi sebagaifasilitaspastikanperancanganketentuanwilayahsesuai dengan ketentuan yang semakin tinggidanmemihakpadakebutuhanwarga.
“Proses harmonisasi bukan hanyamembahasintisari hukum, tapi jugapastikanperaturan yang dibuatbisaditerapkandengan efektif, akuntabel, danmemberikanfaedahriiluntukwargaHilir Sungai Selatan,” sebut Alex.
PendampingPemerintahdan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten HSS, Zulkipli, sampaikananimo atas saranai yang diberi Kanwil Kemenkum Kalsel.
Baca : Tanah Bumbu Siap Temui Penilaian Adipura 2025, Hadiri Rapat di KLHK
“Harmonisasi ini menjadicara penting untukpastikan Ranperda yang kami aturbukan hanyasama sesuaiketetapan hukum, tapi jugasesuai dengan keperluandankeadaanriel di wilayah. Keinginannya, peraturan ini bisamemberikan dukungan tata uruspemerintahlebih efektif sekalianperkuatekonomiwilayah,” bebernya.
Rapat berjalan dalam situasibernilai dengan ulasan yang dibantu oleh team perancang ketentuan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Tiap pasal dalam ke-2 Ranperda diulasdengandetil, dimulai darikecocokan dengan ketetapanketentuan yang semakin tinggi, stabilitasistilah hukum, sampaiimplementasiimplementasidi atas lapangan. Perwakilan Pemerintahan Kabupaten HSS dengan aktifmemberiketerangan atas backgroundpengaturan, sedangkanteam Kanwil Kemenkum Kalsel memberikansarantehnisuntukperkuatfaktor normatif danmenegaskanintisari. Dialogmeliputirekonsilasi redaksional supayaketentuan lebih gampangdimengertidanditerapkan oleh semuapenopangkebutuhan.